Petisi Soetarjo dan GAPI - Belanda kehilangan sumber pendapatan negara yang selama ini memberi pundi-pundi kekayaan negaranya.Oleh karena itu,para pemimpin pergerakan berusaha mengatur strategi dan taktik secara kooperatif agar bangsa Indonesia dapat merdeka.Strategi yang dilakukan itu antara lain sebagai berikut.
Petisi Soetarjo
Petisi ini dimunculkan oleh Soetarjo Kartohadikusumo,seorang wakil Persatuan Pegawai Bestuur di dalam Volskraad.Dalam petisinya,Soetarjo menuntut kepada pemerinta kolonial Belanda agar diselenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang.Perubahan yang dimaksud yaitu pemberian status otonomi kepada rakyat Indonesia meski tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
Belanda tentu paham apa yang dimaksud otonomi dalam petisi itu.Sebab,otonomi bermakna mengatur dan mengelola negeri sendiri oleh bangsa sendiri.Jika dalam waktu 10 tahun kemudian,bangsa Indonesia berotonomi,maka bisa-bisa bangsa Indonesia menuntut Indonesia merdeka secara total.
Belanda paham maksud dari Petisi Soetarjo.Karena itu,pada 16 November 1938,pemerintah Kolonial Belanda menolak Petisi Soetarjo,dengan salahs atu alasannya bahwa tuntutan otonomi merupakan sesuatu yang tidak alamiah.Secara ekonomi,politik,dan sosial,bangsa Indonesia dipandang belum mampu untuk mendapatkan otonomi.
Indonesia "Berparlemen" (GAPI)
Penolakan petisi soetarjo oleh pemrintah Kolonial Belanda tidak menyurutkan bangsa Indonesia untuk terus mengatur strategi dan taktiknya.Paham nasionalisme yang berintikan atas cinta tanah dan bangsa telah membuat banyak pemimpin pergerakan nasional enggan untuk mundur.Mereka terus maju bergerak demi cita-cita abadi,yaitu kemerdekaan.
Bahkan penolakan Petisi Soetarjo telah mendorong pemimpin pergerakan untuk bersatu,didalam kesatuan aksi maupun menuju kesatuan personal.Persatuan itu kemudian menjelma menjadi pembentukan GAPI atau Gabungn Politik Indonesia.Secara tegas GAPI bertujuan untuk membentuk sebuah badan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
Dengan semboyan "Indonesia Berparlemen" GAPI mendesak pemerintah kolonial Belanda agar membentuk sebuah parlemeny ang dipilih oleh dan untuk rakyat sebagai penggantu Volksraad.Sayangnya,usaha dan perjuangan GAPI tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah kolonial Belanda.Seperti halnya,Petisi soetarjo,tuntutan GAPI dinilai tidak masuk akal.
Pemerintah konlian Belanda berpendapat bersama pemerintah Kerajaan Belanda bertanggung jawab atas kebijakan politik di wilayah Hindia-belanda,maka selama itu pula tidak mungkin didirikan "Parlemen Indonesia".