1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter yaitu segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan menjaga kestabilan moneter untuk meingkatkan kesejahteraan rakyat.Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral.Kebijakan monter itu antara lain sebagai berikut.
a. Politik Pasar Terbuka
Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga ke pasar modal.Apabila surat berharga ini terjual,maka uang masyarakat (dari peredaran) akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang.
b. Politik Diskonto terhadap Bank Umum
Bank Indonesia akan memerintah bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.
c. Menaikkan Cash Ratio
Untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar,bank sentral dapat mengubah-ubah besarnya rasio kas.Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank.Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio.Bila pemerintah menurunkan minimum kas rasio,maka dengan uang tunai yang sama bankk dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya,sebaliknya jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menaikkan minimum kas rasio bank,supaya uang tertahan di kas lebih banyak.
d. Kebijakan Kredit
Kebijakan ini dapat dilakukan dengna cara pemberian kredit secara selektif.Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha memengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter.Ada 3 cara yang dilakukan,antara lain sebagai berikut.
a. Menaikkan Tarif Pajak
Jika tarif pajak dinaikkan tentu saja uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat akan semakin berkurang sehingga harga akan turun.Tentu saja pemerintah perlu pula mempertimbangkan golongan masyarakat mana yang harus dinaikkan pajaknya agar tidak terjadi ketimpangan.
b. Mengadakan Pinjaman Pemerintah
Pelaksanaanya dapat dilakukan secara otomatis tanpa kompromi terlebih dahulu,misalnya agar uang tidak terlalu banya beredar,pemerintah menerapkan kebijakan memotong sekian persen dari gaji pegawai negeri.Seperti pernah terjadi pada masa orde lama,pemerintah memotong 10% dari gaji pegaai negeri untuk ditabung (dipinjam oleh pemerintah).
c. Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Inflasi dapat timbul dari sektor swasta dan sektor pemerintah.Apabila sektor swasta dapat dibendung pengeluarannya dengan menerapkan politik moneter,maka pemerintah harus bersedia menekan anggaran pengeluarannya.
3. Kebijakan Nonmoneter (Kebijakan Riil)
Kebijakan nonmoneter ini bisa ditempuh dengan 3 cara berikut.
a. Pengawasan Harga
Supaya harga barang tidak selalu naik,pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kalau perlu menetapkah harga.Pengawasan yang tidak intensif dapat menimbulkan pasar gelap.Cara ini membutuhkan pengawasan harga yang serius.Jika perlu pemerintah melakukan pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat secara langsung seperti pada zaman orde lama.Langkah lain untuk mengatasi inflasi ini yaitu dengan melakukan sanering,yaitu dengan cara menurunkan nilai nominal rupiah.Tahun 1996 pemerintah menurunkan nilai nominal Rp 1000,00 menajadi RP 1,00 untuk mengatasi hyper inflation diatas 50%.
b. Kebijakan Upah
Pemerintah menganjurkan kepada para buruh untuk tidak menuntuk kenaikan upah selagi masih inflasi.
c. Menaikkan Hasil Produksi
Dengan naiknya hasil produksi maka tingkat konsumsi juga akan bertambah,cara ini akan menambah uang beredar.
Nah itu tadi artikel mengenai Cara Mengatasi Inflasi dengan 3 Kebijakan,Semoga bermanfaat.